Chapnews – Ekonomi – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa integrasi ekonomi kawasan merupakan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif di Asia-Pasifik. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum penting yang menyoroti urgensi transformasi struktural di tengah dinamika global yang terus berkembang. Berbicara dalam Opening Ceremony APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Minggu (8/2/2026), Airlangga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan peran sektor swasta dalam memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Airlangga, saat ini lanskap ekonomi global tidak hanya menuntut pemulihan, tetapi juga transformasi fundamental. "Kita berkumpul pada momen yang sangat penting, ketika lanskap ekonomi global menuntut lebih dari sekadar pemulihan, tetapi juga transformasi fundamental. Saat kita fokus ‘Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Regional Melalui Reformasi Struktural’, kita harus mengakui bahwa kekuatan kita terletak pada integrasi kita," ujarnya, menggarisbawahi bahwa integrasi adalah kunci kekuatan kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan ketahanan perekonomian Indonesia yang dinilai bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan yang kuat, kredibel, dan konsisten. Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11 persen.
Capaian impresif ini menempatkan Indonesia dalam jajaran ekonomi dengan kinerja terbaik di antara negara-negara anggota APEC. "Indonesia tetap resilien, bukan karena kebetulan, tetapi karena kebijakan yang kuat dan kredibel yang terus dijalankan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan selaras dengan agenda reformasi," tegas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut terasa langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran menurun menjadi 4,9 persen, rasio ketimpangan membaik, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan signifikan. Keberhasilan ini didukung oleh bauran kebijakan yang terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan yang konsisten dan efektif.
