Chapnews – Nasional – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan fakta menarik di hadapan Komisi IX DPR RI. Lebih dari 55 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, ternyata telah menikmati subsidi dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pernyataan ini disampaikan Budi dalam rapat kerja yang digelar baru-baru ini di Jakarta, memberikan gambaran mendalam mengenai kontribusi pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.
"Ini juga kami sampaikan untuk memberikan gambaran lengkap bahwa lebih dari 55 persen penduduk kita sebenarnya disubsidi oleh pemerintah," terang Budi, menegaskan komitmen negara terhadap kesejahteraan warganya.
Menkes Budi merinci, dari jumlah tersebut, mayoritas menerima subsidi penuh. Diproyeksikan hingga tahun 2026, sebanyak 96,5 juta jiwa akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ini menunjukkan skala besar dukungan finansial dari pusat.
Selain itu, sekitar 47 juta penduduk lainnya juga menerima subsidi penuh, namun kali ini berasal dari anggaran pemerintah daerah. Mereka terdaftar dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayarkan oleh Pemda, memperluas jangkauan bantuan.
Tidak hanya subsidi penuh, Budi juga mengungkapkan adanya sekitar 12,9 juta jiwa yang menerima subsidi sebagian. Dari total iuran bulanan sebesar Rp42 ribu, pemerintah pusat berkontribusi sekitar Rp7 ribu dan pemerintah daerah Rp2 ribu. Ini berarti, peserta masih harus menanggung sisa Rp35 ribu dari iuran tersebut.
"Jadi Rp35 ribu tetap dia bayar sendiri," jelas Budi. Ia menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari separuh warga negara telah mendapatkan uluran tangan finansial dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk kebutuhan JKN mereka.
Meski demikian, Menkes Budi turut menyoroti sisi lain dari kepesertaan JKN, yakni peningkatan jumlah peserta yang tidak aktif. Angka ini diperkirakan melonjak dari 49 juta jiwa pada tahun 2025 menjadi 63 juta jiwa pada tahun 2026. Fenomena ini dipicu oleh dua faktor utama: tunggakan iuran dan mutasi kepesertaan.
Secara spesifik, Budi menjelaskan bahwa banyak peserta PBI yang dimutasi keluar dari kategori tersebut, misalnya pindah ke PBPU mandiri atau kategori lain, namun kemudian tidak melanjutkan pembayaran iuran mereka. "Ada sekitar 16,9 juta yang tidak aktif karena dimutasi keluar dari PBI, pindah ke PBPU mandiri atau kategori lain, sehingga tidak bayar iurannya," pungkasnya, menggarisbawahi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN.
