Chapnews – Nasional – Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menggarisbawahi bahwa kemandirian industri pertahanan nasional jauh melampaui sekadar alokasi anggaran besar. Menurutnya, fondasi utamanya terletak pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Pernyataan ini muncul saat DPR menyoroti strategi penguatan sektor pertahanan Indonesia.
Amelia menjelaskan, landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah menegaskan prioritas penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, dan skema offset dalam setiap pengadaan alutsista dari luar negeri. Lebih lanjut, pemerintah berperan menciptakan "captive market" atau pasar yang pasti melalui belanja TNI, guna menjamin kepastian permintaan bagi industri lokal.
"Pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pembeli utama produk pertahanan nasional. Peran krusial ini esensial dalam menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri," ujar Amelia, seperti dikutip chapnews.id, Minggu (15/2).
Ia menambahkan, program modernisasi kekuatan yang kini bertransisi dari Minimum Essential Forces (MEF) menuju Optimum Essential Forces (OEF) harus dioptimalkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik.
Tantangan Pembiayaan dan Solusi Inovatif
Kendati demikian, penguatan industri pertahanan nasional menghadapi sejumlah kendala struktural, terutama pada aspek pembiayaan. Sektor ini kerap dipersepsikan berisiko tinggi karena sifatnya yang padat modal, memiliki siklus produksi dan pembayaran yang panjang, serta sangat bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karakteristik aset industri pertahanan yang sangat spesifik juga seringkali membuatnya tidak memenuhi kriteria "bankable" sebagai agunan kredit. Kondisi ini menyebabkan dukungan perbankan, termasuk dari bank-bank BUMN, masih relatif terbatas. Meskipun beberapa bank BUMN telah mulai masuk melalui skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah (contract-based financing) dan pembiayaan proyek tertentu seperti galangan kapal, skalanya dinilai belum signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara menyeluruh.
Di sisi lain, belanja pertahanan TNI secara efektif menciptakan "captive market" yang memberikan kepastian permintaan bagi industri nasional. Kepastian pasar ini menjadi elemen vital dalam membangun keberlanjutan investasi jangka panjang.
Integrasi Ekosistem Industri Pertahanan
Amelia menegaskan bahwa tantangan utama industri pertahanan nasional saat ini bukan semata pada kapasitas produksi, melainkan pada konsistensi kebijakan jangka panjang, keberanian investasi teknologi, serta integrasi BUMN dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dalam satu rantai pasok nasional yang solid.
Sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang signifikan, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.
Selain BUMN, peran industri pertahanan swasta dalam negeri juga semakin menonjol. Investigasi terhadap rantai pasok menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan swasta kini tidak lagi sekadar pemasok komponen, tetapi telah masuk ke tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem.
Salah satu contohnya adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berbasis di Bandung. Perusahaan swasta murni ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu, seperti selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi yang digunakan dalam sistem persenjataan dan platform kendaraan taktis. NKRI bahkan telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk pengembangan kapasitas menuju produksi sistem senjata utuh.
Perusahaan swasta lain seperti PT Republik Defensindo juga menunjukkan ekspansi kapasitas, memproduksi kendaraan militer khusus, termasuk kendaraan taktis (rantis) 4×4, truk angkut personel, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai.
Kolaborasi antara BUMN sebagai kontraktor utama dan integrator sistem dengan BUMS sebagai pemasok sub-sistem, material komposit, elektronik militer, hingga teknologi nirawak dan siber, membentuk ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Amelia menambahkan, arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat mutlak agar industri pertahanan nasional mampu bertransformasi dari sekadar pemenuhan kebutuhan domestik menuju pemain regional yang kompetitif dan disegani.
