Chapnews – Ekonomi – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Jumat (20/3/2026) secara blak-blakan mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam memangkas belanja anggaran negara yang dinilai tidak efisien. Dari Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi besar-besaran ini merupakan upaya krusial untuk menyelamatkan triliunan rupiah uang rakyat dari potensi penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi.
Dalam tahap awal implementasi kebijakan ini, pemerintah berhasil mengamankan dana sebesar Rp308 triliun. Angka fantastis ini, menurut Prabowo, berasal dari berbagai "pengeluaran akal-akalan" yang jika tidak segera dipangkas, sangat rentan menjadi celah korupsi. "Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Presiden, seperti dikutip oleh chapnews.id.
Prabowo tidak hanya berhenti pada angka, ia juga mengaitkan langkah efisiensi ini dengan indikator penting dalam ekonomi makro, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah rasio yang mengukur seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Presiden menyoroti bahwa ICOR Indonesia saat ini berada di level 6,5, jauh di atas negara-negara tetangga yang menunjukkan efisiensi investasi lebih baik, seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR di Indonesia mengindikasikan bahwa negara ini memerlukan investasi modal yang jauh lebih besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara lain. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendekati Rp3.700 triliun atau setara US$230 miliar, Prabowo memperkirakan adanya ketidakefisienan sekitar 30% dari total anggaran tersebut, atau sekitar US$75 miliar. "Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30% dari itu maka USD75 miliar. Ini tidak efisien," tegasnya.
Presiden menekankan bahwa efisiensi yang telah dilakukan pemerintahannya baru merupakan tahap awal. Ia meyakini masih banyak celah dan ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut, khususnya dari belanja rutin yang dinilai tidak esensial. Beberapa pos anggaran yang telah menjadi sasaran pemangkasan antara lain biaya seremonial yang berlebihan, pembelian alat tulis kantor (ATK) yang tidak perlu, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar yang kerap dilakukan di luar kantor dengan biaya tinggi.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
