Defisit APBN 2026 Menganga! WFH & MBG Jadi Kunci?
Chapnews – Ekonomi – Proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran serius. Meskipun pemerintah telah menginisiasi program transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi, tekanan fiskal diprediksi akan terus membesar. Tanpa intervensi kebijakan tambahan, defisit APBN berpotensi melampaui ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), memicu pertanyaan apakah strategi seperti Work From Home (WFH) dan pengaturan Makan Bersama Gratis (MBG) lima hari bisa menjadi solusi penyelamat.
Analisis mendalam dari Great Institute, yang menggunakan model "quadruple shocks" – meliputi kenaikan harga minyak global, pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi – mengindikasikan sinyal risiko yang semakin rentan bagi keuangan negara.
Dalam skenario pertama, jika harga minyak mentah stabil di kisaran USD 93 hingga USD 97 per barel, defisit APBN diperkirakan akan berada di rentang 3,25% hingga 3,55% dari PDB. Situasi semakin menantang pada skenario kedua, di mana gangguan distribusi energi di Selat Hormuz berlanjut dan harga minyak bertahan antara USD 95 hingga USD 105 per barel. Dalam kondisi ini, defisit diproyeksikan melebar menjadi 3,40% hingga 3,80% dari PDB.
Skenario terburuk, yang melibatkan eskalasi konflik geopolitik berkepanjangan dan harga minyak melonjak ke USD 105 hingga USD 120 per barel, menunjukkan proyeksi defisit yang jauh lebih tinggi, yakni 3,80% hingga 4,30% dari PDB. Semua skenario ini juga telah memperhitungkan dinamika nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi pemerintah, dan laju perlambatan ekonomi nasional.
Adrian Nalendra Perwira, seorang Peneliti Ekonomi dari GREAT Institute, menjelaskan bahwa perbedaan krusial antar skenario bukan hanya terletak pada besaran tekanan yang dihadapi, melainkan juga pada jenis respons kebijakan yang harus diambil. Menurut Adrian, untuk mengatasi tekanan pada skenario pertama dan kedua, pemerintah masih memiliki ruang untuk tidak langsung mengandalkan instrumen penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sensitif secara politik.
"Fokus utama masih pada penegakan disiplin fiskal yang ketat, reprioritisasi belanja negara, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ungkap Adrian dalam pernyataannya yang diterima chapnews.id. Ia menambahkan, "Pengaturan MBG lima hari, diikuti dengan pembekuan ekspansi penerima baru jika tekanan terus berlanjut, serta efisiensi belanja pada program-program dengan multiplier rendah, menjadi langkah-langkah awal yang bisa ditempuh. Pada tahap ini, negara masih memiliki kapasitas untuk menahan guncangan tanpa harus segera mengambil keputusan yang berisiko tinggi secara politik."
