Chapnews – Nasional – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi langkah serius Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini dipicu oleh dugaan tuduhan bahwa JK membiayai sejumlah pihak untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan dukungannya penuh terhadap proses hukum yang ditempuh JK.
Berbicara di Solo pada Jumat (10/4), Jokowi menegaskan bahwa menyerahkan permasalahan ini ke ranah hukum adalah langkah yang sangat tepat dan positif. "Ya bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus," kata Jokowi, singkat namun penuh makna.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menolak untuk berspekulasi mengenai siapa dalang atau pihak di balik isu ijazah palsu yang sempat menerpanya. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sepenuhnya mempercayakan kepada aparat penegak hukum agar dapat mengusut tuntas dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
"Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum," ujarnya. "Jadi ini juga sama, serahkan semua ke proses hukum yang ada," lanjutnya, menekankan pentingnya pembuktian berdasarkan fakta hukum.
Sebelumnya, Jusuf Kalla secara langsung mendatangi Gedung Bareskrim Polri pada Rabu (8/4) untuk melaporkan dugaan penyebaran hoaks. Pelaporan ini menyasar Rismon Hasiholan Sianipar dan beberapa akun YouTube yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait isu ijazah Jokowi. Laporan JK telah diterima dan tercatat dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri.
JK menjelaskan alasannya memilih untuk melaporkan Rismon. Ia merasa tuduhan sebagai pendana isu ijazah palsu tersebut sangat tidak etis dan merugikan reputasinya, terutama sebagai sosok yang pernah mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden selama lima tahun.
"Saya melaporkan Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," tegas JK, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap tuduhan tersebut. Langkah hukum ini diambil JK sebagai upaya untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar dan menghina.
