Chapnews – Nasional – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyerukan agar pemerintah tidak perlu terlalu ambil pusing menanggapi pernyataan kontroversial Saiful Mujani terkait wacana penggulingan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jimly, seruan tersebut tidak patut dianggap serius oleh jajaran pemerintahan.
Jimly menggarisbawahi bahwa gaya bertutur Saiful Mujani seringkali kurang terukur dan rentan memicu provokasi. "Biarkan saja, cara bertutur dan tata bahasa Syaiful Mujani memang kurang terukur. Mudah dianggap provokatif," ujar Jimly saat dimintai konfirmasi pada Jumat (10/4).
Pakar hukum tata negara ini juga melontarkan kritik terhadap substansi pernyataan Mujani yang dinilai tidak sejalan dengan koridor konstitusi. Jimly menegaskan bahwa prosedur pergantian kepala negara telah diatur secara jelas dalam konstitusi melalui mekanisme impeachment. "Dia tidak percaya pada mekanisme yang sudah diatur di konstitusi, yaitu impeachment, tapi malah mengimpikan melalui people’s power. Biar saja jadi pelajaran bagi Syaiful," tambahnya.
Lebih lanjut, Jimly meyakini bahwa pernyataan Mujani tidak akan berdampak signifikan. Ia mengamati bahwa suara-suara rasional yang menentang wacana tersebut juga berimbang. Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk tetap tenang dan tidak merespons terlalu serius demi menghindari meluasnya ketegangan antara negara dan masyarakat.
Kendati demikian, Jimly juga memberikan peringatan kepada pemerintah agar tidak bersikap arogan dalam menyikapi sentimen yang berkembang di tengah publik. Ia menyarankan adanya komunikasi yang lebih lembut dari Presiden Prabowo sendiri, menghindari pidato yang berapi-api namun kurang terkontrol, serta belajar dari manajemen kepemimpinan Presiden Soeharto yang dikenal lebih halus dengan tutur bahasa yang terukur.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengaku belum menyimak secara detail pernyataan Saiful Mujani tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo tengah disibukkan dengan pekerjaan serta agenda-agenda strategis yang lebih fundamental. "Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden mengurusi hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis," kata Teddy.
Di sisi lain, Saiful Mujani sendiri telah memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Ia menegaskan bahwa seruannya untuk konsolidasi demi menjatuhkan Presiden Prabowo bukanlah bentuk makar, melainkan "political engagement" atau sikap politik. Mujani menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari partisipasi politik yang fundamental dalam sistem demokrasi. "Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi," ujarnya, seraya menekankan bahwa tidak ada demokrasi tanpa adanya partisipasi politik.
