Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Penangkapan dramatis ini terjadi pada Jumat malam (10/4), di mana Gatut diduga kuat terlibat dalam praktik penerimaan uang secara ilegal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penangkapan ini didasari oleh dugaan kuat adanya penerimaan uang yang dilakukan oleh seorang penyelenggara negara melalui cara-cara yang melanggar hukum. "Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dengan cara-cara melawan hukum," tegas Budi kepada wartawan, Sabtu (11/4), tanpa merinci lebih lanjut konteks atau sumber dugaan penerimaan uang tersebut.
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK tidak hanya mengamankan sejumlah pihak, tetapi juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai. Budi menambahkan, total ada 18 orang yang diamankan di lokasi OTT. Namun, hanya 13 orang, termasuk Bupati Gatut, yang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Dari 13 orang yang dibawa ke ibu kota, 12 di antaranya berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk Gatut Sunu Wibowo sendiri, dan satu orang lainnya merupakan pihak swasta atau terkait. Mereka semua akan menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam guna mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Gatut Sunu Wibowo sendiri bukanlah nama asing di kancah politik Tulungagung. Ia baru saja terpilih sebagai Bupati Tulungagung dalam Pilkada 2024. Sebelum menjabat sebagai bupati, Gatut pernah menduduki posisi Wakil Bupati Tulungagung periode 2019-2023. Perjalanan politiknya juga menarik perhatian, di mana ia sempat menjadi kader PDIP sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra menjelang pemilihan. Selain karier politiknya, Gatut juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di bidang toko bangunan.
Penangkapan Gatut menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT KPK di awal tahun ini. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang kerap menjadi sorotan, dengan sebelumnya KPK juga telah menindak Bupati Ponorogo dan Wali Kota Madiun dalam kasus serupa. Hal ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik akan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
