Chapnews – Ekonomi – Pemerintah Republik Indonesia bersiap menggulirkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 2 pada April 2026. Bantuan vital ini ditargetkan menjangkau sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh penjuru Tanah Air. Namun, di tengah kabar gembira pencairan, terdapat pula berita yang kurang menyenangkan bagi sebagian KPM: sebanyak 11.014 nama telah dihapus dari daftar penerima. Pencoretan ini dilakukan setelah pemutakhiran data terbaru pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa proses penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 akan dimulai pada pertengahan atau minggu ketiga bulan April 2026. "Paling lambat di akhir bulan. Tapi di minggu ketiga sudah kita insyaallah bisa mulai. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Insyaallah minggu ketiga sudah bisa (salur), Insyaallah diupayakan," tegas Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (13/4/2026) lalu.
Pemerintah telah menetapkan dua mekanisme utama untuk penyaluran bansos tahap 2 ini. Jalur pertama adalah penyaluran langsung ke rekening bank penerima melalui bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini dirancang untuk memastikan dana bantuan dapat diakses secara efisien oleh KPM yang telah memiliki akun perbankan.
Sementara itu, bagi KPM yang belum memiliki akses perbankan, penyaluran akan difasilitasi melalui PT Pos Indonesia. Gus Ipul menjelaskan bahwa metode ini menawarkan fleksibilitas tinggi bagi para penerima. "Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," ujarnya. KPM dapat memilih untuk mendatangi langsung kantor pos terdekat atau mengambil bantuan di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan atau kelurahan. Bahkan, untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas, PT Pos menyediakan layanan pengantaran langsung ke kediaman mereka. "Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas," jelas Gus Ipul, seperti dikutip chapnews.id.
Langkah pencoretan ribuan KPM ini menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga akurasi dan ketepatan sasaran program bansos, memastikan bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan dan memenuhi syarat berdasarkan data terbaru.
