Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Babak baru transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin menunjukkan taringnya. Dengan mandat konsolidasi dan efisiensi yang agresif, Danantara bersama Badan Pengelola (BP) BUMN terus menggenjot perampingan portofolio perusahaan pelat merah. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran korporasi negara sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih lincah, efisien, dan berdaya guna tinggi bagi pembangunan nasional.
Perombakan struktural secara masif ini menjadi fokus utama BP BUMN dan Danantara dalam menciptakan ekosistem perusahaan negara yang jauh lebih sehat dan efisien. Penataan menyeluruh dirancang agar setiap entitas bisnis pelat merah mampu memberikan kontribusi ekonomi yang konkret, berkelanjutan, dan signifikan bagi kemakmuran masyarakat.
Kepala BP BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa progres perampingan ini cukup pesat. "Hingga tanggal 15 Juni 2026, kami telah berhasil menata sebanyak 216 entitas BUMN melalui proses streamlining ini, memastikan mereka lebih fokus pada sektor-sektor strategis," ujar Dony. Pernyataan tersebut dikutip dari laman resmi Instagram BUMN, seperti dilaporkan chapnews.id pada Selasa (16/6/2026).
Agenda penataan ratusan anak dan cucu usaha BUMN ini menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Dony Oskaria pada Senin (15/6/2026). Pertemuan strategis tersebut tidak hanya memetakan capaian yang telah diraih, tetapi juga merumuskan langkah-langkah taktis selanjutnya untuk memangkas birokrasi korporasi yang selama ini kerap dinilai terlalu ‘gemuk’ dan tidak efisien.
Diskusi dalam rapat internal tersebut berpusat pada beberapa poin krusial. Ini mencakup percepatan penyederhanaan struktur usaha, penajaman fokus bisnis inti, serta optimalisasi maksimal aset-aset potensial yang dimiliki negara.
Integrasi dan restrukturisasi ini secara fundamental diarahkan untuk mengeliminasi tumpang tindih fungsi usaha antar entitas BUMN. Dengan demikian, setiap modal negara dapat dialokasikan dan terserap secara lebih produktif, meminimalkan potensi pemborosan anggaran, dan memastikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
