Chapnews – Nasional – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), kini menjadi pusat perhatian publik setelah ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2020 berbuntut panjang, berujung pada pelaporan ke aparat kepolisian. JK dituding melakukan penistaan ajaran Agama Kristen oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat.
Ceramah yang disampaikan JK kala itu bertajuk ‘Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar’. Dalam pidatonya, JK mengulas konflik-konflik masa lalu seperti di Poso dan Ambon, mengemukakan bahwa kedua belah pihak yang bertikai, baik Islam maupun Kristen, seringkali mengklaim tindakan pembunuhan dilandasi keyakinan ‘syahid’ atau mati syahid. Namun, ia lantas menegaskan bahwa tak ada satu pun agama, baik Islam maupun Kristen, yang membenarkan pembunuhan orang tak bersalah sebagai jalan menuju surga.
Cuplikan video ceramah tersebut kemudian menyebar luas di platform media sosial, namun hanya menunjukkan sebagian pidato, memicu gelombang tudingan penistaan agama. Juru bicara JK, Husain Abdullah, dengan tegas membantah tudingan tersebut pada 12 April, menyebutnya sebagai hasil pemotongan konteks (context cutting) yang menghilangkan makna utuh pernyataan JK. Husain menegaskan bahwa pernyataan JK justru bertujuan meluruskan bahwa kekerasan dan pembunuhan tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun.
Menyikapi polemik yang kian memanas, pengelola kanal YouTube Masjid UGM turut menyerukan agar publik menyimak video ceramah secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Mereka menekankan bahwa cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik.
Meski demikian, pada 13 April, DPP GAMKI bersama sejumlah organisasi Kristen lainnya secara resmi melaporkan JK ke Kepolisian RI. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan keresahan publik, menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan pembunuhan sebagai jalan menuju surga. Sehari kemudian, pada 14 April, laporan serupa juga muncul dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara yang melaporkan JK ke Polda Sumut.
Polemik ini juga sempat menyeret isu lain yang tak kalah sensitif. Pada 8 April, JK ikut terseret dalam perdebatan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. JK menilai polemik tersebut meresahkan masyarakat dan memicu perpecahan, serta menyarankan agar Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya guna menghentikan perdebatan yang berkepanjangan.
Merespons situasi yang memanas, Menteri HAM Natalius Pigai pada 15 April mendesak penyelesaian polemik melalui jalur dialog, bukan melalui proses hukum. Sementara itu, pihak keluarga JK melalui Subhan Djaya Mappaturung pada 17 April mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menahan diri dari aksi unjuk rasa yang mengaitkan pembelaan atau dukungan terhadap Jusuf Kalla, demi menjaga kondusivitas dan stabilitas di tengah polemik yang terus berkembang.
