Chapnews – Ekonomi – Gelombang penyaluran bantuan sosial (bansos) terus bergulir hingga Juni 2026, memastikan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan dukungan finansial krusial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi fokus utama dalam pencairan tahap kedua yang mencakup periode April hingga Juni 2026. Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2026 yang mencapai angka fantastis Rp508,2 triliun menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan program vital ini.
Pencairan tahap kedua ini membawa kabar gembira bagi lebih dari 470.000 KPM baru. Mereka adalah keluarga yang baru teridentifikasi sebagai penerima manfaat berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, "Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama."
Data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui akun Instagram @pusdatinkesos lebih lanjut merinci bahwa sebanyak 475.821 keluarga baru telah ditetapkan sebagai penerima bansos PKH dan Program Sembako untuk triwulan II-2026. Penambahan ini dilakukan untuk menggantikan penerima sebelumnya yang telah dinyatakan "naik kelas" (mandiri secara ekonomi), meninggal dunia, atau terdeteksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, maupun anggota legislatif beserta keluarganya yang tidak lagi memenuhi syarat.
Mekanisme penyaluran bansos tahap kedua ini dirancang fleksibel untuk menjangkau seluruh KPM. Pemerintah menyiapkan dua skema utama: penyaluran langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara (Himbara) bagi yang memiliki akses perbankan, dan melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Mensos menjelaskan bahwa pengambilan bantuan di PT Pos sangat memudahkan KPM, karena mereka bisa datang langsung ke kantor pos terdekat atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan atau kelurahan.
Selain itu, pemerintah juga terus berinovasi dengan memperluas uji coba digitalisasi bansos. Mulai Juni 2026, program ini akan diterapkan secara bertahap di 42 kabupaten/kota. Transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran, transparansi, serta memungkinkan pelacakan yang lebih baik, memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, memastikan bahwa program bansos seperti PKH dan BPNT terus berjalan efektif dan tepat sasaran di sepanjang Juni 2026.
