Chapnews – Nasional – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, secara mengejutkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Pensiunan jenderal bintang dua ini berjanji akan membongkar seluruh praktik lancung yang terjadi, termasuk menyeret nama-nama penting yang diduga terlibat.
Krisna Murti, kuasa hukum Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa keputusan kliennya menjadi JC dilandasi keinginan kuat untuk mengungkap kasus ini secara transparan. Langkah ini juga menjadi upaya Sony untuk menepis tudingan sebagai dalang di balik praktik jual beli titik Sarjana Penggerak Pembangunan Gizi (SPPG) yang krusial bagi program MBG. "Pak Sony sudah menuangkan tekadnya untuk menjadi Justice Collaborator dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan," ungkap Krisna kepada awak media di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Krisna, kliennya siap membongkar keterlibatan tokoh-tokoh penting dari kalangan eksekutif maupun legislatif. "Klien saya siap mengungkapkan semuanya tanpa terkecuali," tegasnya. Surat permohonan resmi sebagai JC akan segera dilayangkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Krisna berharap langkah ini dapat memastikan pengungkapan kasus secara menyeluruh. "Nama-nama yang terlibat akan kami beberkan di persidangan. Ini adalah wujud itikad baik dari Pak Sony demi transparansi kasus," imbuh Krisna.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana (mantan Kepala BGN), Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung (mantan Wakil Kepala BGN) sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program MBG ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandi korupsi tersebut. Program MBG yang seharusnya dikelola oleh yayasan terafiliasi dengan sekolah penerima, justru banyak melibatkan SPPG yang ditunjuk karena memiliki kedekatan dengan petinggi BGN. Parahnya, yayasan-yayasan tersebut seringkali tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG, namun tetap meraup insentif miliaran rupiah setiap hari. "Yayasan-yayasan ini terafiliasi dan sebagian besar dimiliki oleh tersangka DH, SS, dan LP," terang Syarief.
Penetapan tersangka terhadap Dadan, Sony, dan Lodewyk oleh Kejagung dilakukan pada Rabu (4/6), hanya sehari setelah ketiganya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/6). Setelah pencopotan, tim Kejagung langsung bergerak cepat. Pada Rabu pagi, penggeledahan dilakukan di kantor BGN Jakarta Pusat dan beberapa lokasi lain. Ketiganya juga menjalani pemeriksaan intensif di markas Kejagung, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba pada Rabu sore untuk kepentingan penyidikan.
Menanggapi pencopotan dan penetapan tersangka ini, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa sedihnya. Dalam Rapat Konsolidasi Program MBG di Sentul, Bogor, Prabowo menyatakan berat hati harus mengganti individu-individu yang sebelumnya ia percayai dan sayangi. Ia juga mengungkapkan bahwa indikasi penyelewengan di BGN telah sampai kepadanya beberapa waktu lalu, mendorongnya untuk melakukan kroscek dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Saya tidak bisa berkomentar banyak, karena mereka sedang menghadapi proses hukum. Saya tidak ingin terkesan memengaruhi penyelidikan," tegas Prabowo.
Sebagai pengganti Dadan, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, sebagai Kepala BGN yang baru. Ironisnya, Sony Sonjaya sempat mengunggah tulisan tangan berisi ucapan selamat kepada Nanik melalui akun Instagram pribadinya.
