Chapnews – Nasional – Jakarta – Isu penggusuran sebuah sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) demi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu reaksi keras dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pigai menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama negara yang tidak boleh dikorbankan.
Dalam pernyataannya usai rapat di Komisi XIII DPR pada Rabu (10/6) malam, Pigai secara tegas menyatakan, "Oh, itu pasti kita akan, tidak boleh. Penggusuran sekolah oleh koperasi di daerah, gini gini, sekolah itu penting." Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak bisa digantikan hanya demi proyek pembangunan lainnya, sekalipun itu koperasi.
Meskipun mengaku belum menerima informasi resmi mengenai insiden ini, Pigai merasa perlu untuk bersuara mengingat isu tersebut telah menyebar luas di masyarakat dan menjadi perhatian publik. Ia berjanji akan menelusuri kebenaran kabar ini dengan memerintahkan kantor wilayahnya untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. "Walaupun isu saya harus menjawab bahwa tidak boleh konversi. Hal yang menjadi esensi penting pembangunan negara yaitu pendidikan. Pasti [ditelusuri]. Saya akan perintahkan kantor wilayah untuk cek," tegasnya.
Kontroversi ini mencuat setelah sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan anggota TNI berseragam lengkap menggunakan alat berat seperti ekskavator di area SDN Wolomoni. Rekaman tersebut juga menunjukkan sejumlah warga yang berupaya menghalangi laju ekskavator yang memasuki area sekolah, mengindikasikan adanya dugaan penggusuran.
Namun, pihak TNI melalui Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas, telah membantah tuduhan penggusuran sekolah tersebut. Menurut Nas, pembangunan Kopdes Merah Putih sebenarnya berlokasi di belakang gedung sekolah, bukan menggusur. Ia menjelaskan, insiden yang terekam dalam video adalah upaya Babinsa TNI untuk menggeser tiang di dekat sekolah guna mempermudah manuver alat berat yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi. Nas juga mengklaim bahwa tindakan penggeseran tiang ini telah dikoordinasikan dan disetujui oleh pihak sekolah serta pemerintah daerah setempat, seperti lurah dan kepala desa, sebagaimana dilaporkan oleh chapnews.id.
