Chapnews – Ekonomi – Pemerintah dan badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) didesak untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan informasi terkait penyesuaian harga BBM kepada publik. Penegasan ini muncul seiring kekhawatiran bahwa setiap kali terjadi perubahan harga, masyarakat kerap salah memahami bahwa seluruh jenis BBM mengalami kenaikan, padahal faktanya hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi. Jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap dijual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak mengalami perubahan.
Pengamat Energi, Sofyano Zakaria, pada Jumat (12/6/2026), menekankan pentingnya pemerintah mampu membedakan secara tegas dalam komunikasi publik antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi. "Jangan sampai masyarakat memperoleh informasi yang setengah-setengah sehingga muncul anggapan bahwa negara kembali membebani rakyat melalui kenaikan harga BBM," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga hanya terjadi pada BBM nonsubsidi, yang banderolnya mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Sofyano, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), menambahkan bahwa kenaikan harga BBM dengan nilai oktan (RON) 92, seperti Pertamax dari Pertamina atau produk sejenis dari BP-AKR dan Vivo Energy Indonesia, merupakan konsekuensi bisnis yang lumrah dalam mekanisme pasar. Berbeda dengan BBM bersubsidi yang memperoleh kompensasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga produk nonsubsidi tidak didukung subsidi pemerintah, sehingga penyesuaian harga mutlak mengikuti perubahan biaya pengadaan dan distribusi.
Meski demikian, Sofyano melayangkan kritik terhadap strategi komunikasi yang masih dianggap lemah, baik dari pemerintah maupun badan usaha penyedia BBM. Menurutnya, pengumuman kenaikan harga seringkali hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan tanpa diiringi edukasi yang memadai. Publik kerap tidak mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai alasan di balik kenaikan, struktur harga, serta perbedaan status subsidi pada masing-masing produk BBM, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
