Chapnews – Ekonomi – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang berlaku pada Sabtu, 13 Juni 2026, memicu gelombang kekhawatiran serius terhadap daya beli masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah. Analisis mendalam dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menepis anggapan bahwa dampak kenaikan ini hanya dirasakan oleh kalangan atas, menyebutnya sebagai penyederhanaan masalah yang keliru.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, secara tegas menyatakan bahwa segmen pengguna Pertamax melampaui batas kalangan atas. Jutaan pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini mengandalkan BBM dengan oktan lebih tinggi untuk performa kendaraan mereka, kini dihadapkan pada pilihan sulit.
"Ketika selisih margin kenaikan harga terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite," ujar Askar dalam pernyataan resminya kepada chapnews.id di Jakarta. Ia menambahkan bahwa perpindahan massal ke Pertalite, menurutnya, akan secara signifikan menambah beban subsidi yang ditanggung pemerintah, mengingat Pertalite adalah BBM bersubsidi.
Askar secara tegas mewanti-wanti bahwa lonjakan harga Pertamax hingga 32 persen ini bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Ia memprediksi serangkaian dampak domino, mulai dari penurunan daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), peningkatan jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit yang lebih cepat, potensi lonjakan PHK pada kuartal ketiga, hingga peningkatan kriminalitas dan gejolak sosial.
Di sisi lain, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyoroti konsekuensi tak terhindarkan jika harga Pertamax melambung tanpa diiringi penyesuaian Pertalite. "Maka akan terjadi lonjakan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat drastis dan menyebabkan subsidi untuk BBM membengkak," papar Huda.
Huda juga menggarisbawahi bahwa skema pembatasan melalui QR code, meski dirancang untuk mengendalikan distribusi, seringkali tidak efektif sepenuhnya. "Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU, menunjukkan adanya kebocoran di lapangan," imbuhnya, menyoroti tantangan dalam pengelolaan subsidi BBM di Indonesia.
