Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia! Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap kedua tahun 2026, yang berlangsung sejak April hingga Juni, kini memasuki puncaknya. Masyarakat diimbau untuk segera memeriksa status pencairan bantuan mereka melalui sistem resmi yang telah disediakan pemerintah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa pada periode penyaluran triwulan kedua ini, terdapat penambahan signifikan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. Para KPM ini mulai menerima bantuan berdasarkan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus disempurnakan.
"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," jelas Saifullah Yusuf di Jakarta, seperti dikutip oleh chapnews.id. Penambahan ini menunjukkan dinamika data yang terus diperbarui oleh pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Data terbaru dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatinkesos) melalui akun Instagram resminya, @pusdatinkesos, mengonfirmasi penetapan 475.821 keluarga baru sebagai penerima bansos PKH dan Program Sembako untuk triwulan II-2026. Penambahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Proses penetapan KPM baru ini juga melibatkan penggantian penerima sebelumnya yang telah dinyatakan "naik kelas" atau mandiri secara ekonomi, meninggal dunia, atau terdeteksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, anggota legislatif, maupun keluarga inti mereka yang tidak memenuhi kriteria. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbarui data penerima manfaat secara dinamis, memastikan bahwa bantuan sosial menjangkau mereka yang paling membutuhkan dan berhak. Bagi masyarakat yang merasa memenuhi syarat, disarankan untuk secara berkala mengecek status kepesertaan dan pencairan bansos melalui kanal resmi pemerintah.
