Chapnews – Nasional – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, TB Hasanuddin, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatiran serius terkait alokasi anggaran untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, biaya yang dihabiskan untuk Latsarmil ini mencapai angka fantastis, yakni Rp30 juta per individu.
Politikus senior dari PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran untuk setiap peserta pelatihan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta. Ironisnya, dari jumlah tersebut, porsi terbesar—sekitar Rp30 juta—justru dialokasikan untuk pelaksanaan latihan militer. Sementara itu, hanya Rp15 juta yang tersisa untuk pembelajaran substansi koperasi yang berlangsung selama 15 hari.
"Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar Hasanuddin dalam keterangan resminya, Senin (29/6), seperti dikutip oleh chapnews.id.
Hasanuddin secara tegas menyatakan bahwa Latsarmil bukanlah prioritas utama dalam pembentukan manajer koperasi. Ia berpendapat bahwa esensi peran manajer koperasi adalah pada pengelolaan organisasi dan pengembangan usaha, yang membutuhkan kompetensi profesional di bidang bisnis, keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat, bukan keahlian militer atau fisik semata.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Jika program Latsarmil ini dihapuskan, Hasanuddin memperkirakan negara berpotensi menghemat triliunan rupiah. Pasalnya, program pelatihan ini akan diikuti oleh total 35.476 peserta di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Anggaran pelatihan ini akan dibiayai oleh Kementerian Koperasi untuk KDMP, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peserta Kampung Nelayan Merah Putih. Gelombang pertama pelatihan dijadwalkan akan berlangsung mulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026.
Melihat alokasi anggaran yang dinilai tidak proporsional ini, Hasanuddin mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan. Ia berharap program tersebut dapat dirancang ulang agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
