Chapnews – Ekonomi – Kabar penting bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap ketiga periode Juli-September 2026 dijadwalkan akan dimulai pada 20 Juli 2026. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa proses administrasi sedang difinalisasi, menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tepat sasaran.
Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) baru saja menerima data kependudukan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini menjadi dasar krusial untuk proses "cleansing" atau pembersihan dan penyelarasan data penerima. Proses ini diperkirakan akan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan.
"Bansos triwulan ketiga sedang kita proses. Kemarin kami sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kami sedang cleansing. Insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," ujar Gus Ipul di Jakarta, memberikan kepastian jadwal kepada masyarakat.
Berdasarkan pemutakhiran data berkala tersebut, akan terjadi dinamika dalam daftar penerima bantuan. Gus Ipul menguraikan, beberapa KPM lama akan tetap menerima bantuan, sementara sebagian lainnya mungkin tidak lagi masuk daftar karena perubahan kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, sejumlah keluarga baru juga akan terdaftar sebagai penerima bansos, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Perubahan status kepesertaan ini sangat bergantung pada hasil verifikasi dan pemutakhiran data yang dilakukan secara cermat.
Akurasi data menjadi kunci utama dalam penyaluran bansos agar benar-benar menyentuh target yang tepat. Oleh karena itu, Mensos memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran pemerintah daerah yang telah aktif dan proaktif dalam melakukan pemutakhiran data dari tingkat tapak. Upaya kolaboratif ini dinilai sangat membantu dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di lapangan.
Kemensos mencatat, tiga provinsi yang menunjukkan komitmen tertinggi dalam pemutakhiran data adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, di tingkat kota, Kota Bekasi menempati posisi teratas dalam hal komitmen pembaruan data kondisi sosial ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan data penerima bantuan selalu relevan dan mutakhir. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah terkait pencairan dan daftar penerima.
