Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya membuka cerita di balik layar pertemuannya dengan lembaga pemeringkat utang global, S&P Global Ratings, di Amerika Serikat beberapa bulan lalu. Pertemuan krusial ini, yang diungkap Purbaya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI hari ini, menjadi salah satu faktor kunci di balik keputusan S&P untuk mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Purbaya menjelaskan, momen penting itu terjadi pada April 2026, di sela-sela agenda IMF Spring Meetings. Ia tidak sendiri; delegasi Indonesia turut diperkuat oleh perwakilan parlemen, termasuk Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Hekal. Mereka secara khusus menggelar pertemuan strategis dengan S&P serta sejumlah investor global, dengan misi utama meyakinkan bahwa tata kelola keuangan negara di bawah pemerintahan saat ini sangat pruden dan kokoh, serta Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain.
Dari hasil dialog tatap muka tersebut, Purbaya mengklaim bahwa S&P berhasil menangkap sinyal positif mengenai soliditas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Lembaga pemeringkat tersebut melihat adanya kesatuan yang padu antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, tanpa mengorbankan kepatuhan hukum dan asas tata pemerintahan yang baik (good governance).
Menkeu Purbaya menegaskan, "Kita, parlemen, DPR, dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik sehingga mereka bisa lihat kebijakan kita utuh dan betul-betul bertujuan memakmurkan rakyat tanpa melanggar UU yang ada, yang sudah dibuat parlemen." Sinergi yang ditunjukkan antara pemerintah dan DPR ini dilaporkan sukses membalikkan keraguan pasar internasional, sekaligus membuahkan hasil berupa pengakuan terhadap arah kebijakan makroekonomi nasional yang tepat.
Kerja sama dan komunikasi yang intensif ini, menurut Purbaya, telah meyakinkan lembaga pemeringkat bahwa Indonesia memang "bergerak ke arah yang benar". Ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah dan parlemen adalah aset berharga dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan ekonomi di mata dunia, sebagaimana dilaporkan oleh chapnews.id.
