Chapnews – Ekonomi – Layanan angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini terpaksa menghentikan operasionalnya. Keputusan ini diambil akibat ketiadaan alokasi dana yang memadai bagi operator penyeberangan, sebuah kondisi yang secara langsung mengakibatkan terhambatnya implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyuarakan kekhawatirannya yang mendalam. Menurutnya, terhentinya layanan transportasi vital ini berpotensi besar memutus mata rantai pasokan bahan pangan esensial yang menjadi penopang utama program prioritas pemerintah tersebut. "Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T dapat berjalan optimal apabila rantai pasok logistik terputus akibat tidak adanya layanan transportasi penyeberangan perintis?" tegas Djoko melalui pernyataan tertulisnya pada Senin (20/7/2026).
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa kapal penyeberangan perintis selama ini berfungsi sebagai urat nadi utama distribusi berbagai komoditas pokok, mulai dari bahan pangan, material bangunan, hingga bahan bakar minyak. Kapal-kapal ini melayani wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh angkutan komersial. Dengan terhentinya layanan ini, satu-satunya alternatif pengiriman adalah melalui kapal swasta, yang tentu saja menuntut biaya logistik yang jauh melambung, berpotensi memicu kenaikan harga barang di daerah tujuan.
Selain mengganggu kelancaran distribusi logistik, penghentian operasional kapal perintis juga secara serius mengancam isolasi komunitas di pulau-pulau terpencil. Akses masyarakat menuju pusat layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, yang pada gilirannya akan memperburuk kondisi sosial-ekonomi di wilayah kepulauan tersebut.
Djoko memaparkan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang sejatinya mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan dukungan sembilan armada kapal di seluruh wilayah NTT. Namun, alokasi anggaran operasional yang tersedia hanya memadai hingga bulan Juni 2026. Akibatnya, layanan penyeberangan perintis tersebut terpaksa dihentikan total mulai bulan Juli, meninggalkan ribuan warga di wilayah 3T dalam ketidakpastian.
