Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas, mengumumkan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prioritas utama program ini akan difokuskan pada pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan target peluncuran yang sangat dekat.
Zulhas menjelaskan bahwa program MBG akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, yang dijadwalkan dalam waktu dekat, akan memprioritaskan penyaluran di daerah 3T dan lembaga pendidikan keagamaan. "Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku," terang Zulhas dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2026), sebagaimana dilaporkan chapnews.id.
Untuk memastikan efisiensi dan kecepatan, pemerintah tengah merancang skema khusus bagi pondok pesantren. Zulhas menegaskan bahwa pesantren tidak perlu repot membangun dapur baru. Sebaliknya, dapur yang sudah ada di lingkungan pondok akan dioptimalkan. "Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Ini juga untuk menghindari pemberian keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T," jelasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi tanpa birokrasi yang rumit, sekaligus memastikan kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan.
Selain fokus pada pesantren dan wilayah 3T, pemerintah juga sedang mempersiapkan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua bulan, mengingat perlunya pendataan penerima manfaat secara menyeluruh dan akurat untuk memastikan program tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemerataan gizi dan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
