Chapnews – Ekonomi – Pemerintah secara resmi mengambil alih beban utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mencapai angka fantastis Rp240 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa seluruh kewajiban ini akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan angsuran pertama dijadwalkan pada September 2026. Keputusan ini menandai komitmen serius pemerintah dalam menopang program ekonomi kerakyatan di pedesaan.
Total pokok kredit yang kini menjadi tanggungan negara diperkirakan membengkak hingga Rp240 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari penyaluran pinjaman modal awal bagi sekitar 80.000 unit Koperasi Desa di seluruh Indonesia. Setiap koperasi mendapatkan plafon kredit sebesar Rp3 miliar, yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa skema pembiayaan program KDMP ini dirancang dengan tenor pinjaman selama enam tahun. Melalui mekanisme ini, APBN akan mengucurkan dana sekitar Rp40 triliun per tahun khusus untuk pelunasan pokok utang, di luar komponen bunga yang juga akan ditanggung.
"Iya, kita bayar utangnya. Itu kan Rp240 triliun kreditnya, kira-kira setiap tahun diregangkan ke 6 tahun. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," kata Purbaya dalam sebuah media briefing, Rabu (5/8/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa komitmen APBN tidak hanya mencakup beban bunga pinjaman, melainkan juga menanggung porsi angsuran pokok kredit usaha koperasi secara penuh.
Meskipun menelan alokasi APBN yang tidak sedikit, Purbaya menyampaikan optimisme tinggi terhadap keberadaan KDMP. Ia memproyeksikan bahwa program ini akan memberikan imbal hasil ekonomi yang nyata bagi kawasan pedesaan. Keuntungan tersebut akan terwujud melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada warga desa dan penyerahan aset-aset koperasi yang nantinya akan menjadi milik desa.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," ungkap Purbaya, menyoroti potensi pemberdayaan ekonomi lokal yang signifikan.
Menkeu Purbaya juga menggarisbawahi bahwa jadwal pembayaran kewajiban tahap awal oleh pemerintah dipastikan tepat waktu, yakni pada September 2026. Jaminan ini disampaikan untuk memastikan tidak ada penundaan dalam proses pelunasan utang.
"Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," pungkas Purbaya, memberikan kepastian kepada publik mengenai komitmen pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan dan kemajuan koperasi di pedesaan.
