Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026, Minggu (16/8/2026), menegaskan komitmen kuat pemerintahannya terhadap pembangunan ekonomi yang berlandaskan kedaulatan nasional. Arah kebijakan ini, yang juga menyoroti target investasi fantastis senilai Rp1.931 triliun, secara eksplisit ditujukan untuk memperkuat kapasitas negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Laporan ini ditulis oleh Feby Novalius, Jurnalis chapnews.id.
Dalam kurun waktu 21 bulan kepemimpinannya, atau setara 663 hari, Presiden Prabowo memaparkan serangkaian capaian signifikan yang mencakup berbagai sektor. Mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja melalui investasi masif, pembenahan Badan Usaha Usaha Milik Negara (BUMN), optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, hingga revitalisasi ekonomi desa. Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok rentan.
Menanggapi pidato tersebut, Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita, memberikan apresiasi sekaligus catatan penting. Menurut Trisha, salah satu poin krusial yang disampaikan Presiden adalah penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan.
“Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Investasi harus menciptakan pekerjaan, kekayaan negara harus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat,” ujar Trisha, sebagaimana dikutip chapnews.id, Minggu (16/8/2026).
Ia menambahkan, arah kebijakan ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada sejauh mana implementasi kebijakan mampu secara nyata meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan, miskin, dan menengah.
Prabowo juga menyoroti intensitas kebijakan yang tinggi, dengan menyebutkan 121 kebijakan transformatif telah dijalankan dalam periode tersebut. Trisha Devita melihat tingginya frekuensi kebijakan ini sebagai indikasi upaya serius pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural yang membelit bangsa. Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan implementasi harus senantiasa diimbangi dengan penguatan tata kelola yang baik, kualitas data yang akurat, koordinasi antar lembaga yang efektif, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Tanpa pilar-pilar tersebut, ambisi besar untuk mewujudkan ekonomi berdaulat dan menyejahterakan rakyat bisa terhambat.
