Chapnews – Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan mengejutkan dengan mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus. Lembaga peradilan ini akan bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Usulan berani ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/8/2026).
Langkah tegas ini diambil setelah Presiden Prabowo mengungkapkan keheranannya terkait jumlah BUMN di Indonesia. Ia menyebut, sejak dibentuknya Danantara, terungkap ada 1.074 perusahaan BUMN, jauh di atas perkiraannya yang hanya sekitar 300-400 perusahaan. Menurut Prabowo, banyaknya BUMN ini tidak selalu diiringi dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang jelas.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," tegas Prabowo, seperti dikutip dari laporan chapnews.id pada hari yang sama. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekecewaan mendalam terhadap kinerja dan akuntabilitas sebagian direksi BUMN selama ini.
Pembentukan pengadilan khusus dengan cakupan waktu hingga 30 tahun ke belakang ini diharapkan mampu mengungkap berbagai praktik yang merugikan negara dan memastikan akuntabilitas para petinggi BUMN, bahkan untuk pelanggaran yang terjadi puluhan tahun silam. Inisiatif ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab di tubuh perusahaan negara dan menegakkan prinsip tata kelola yang baik.
