Chapnews – Ekonomi – PT Timah Tbk menyambut baik penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026. Regulasi ini, yang berfokus pada percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan membawa angin segar bagi industri. Ditandatangani oleh Presiden pada 31 Agustus 2026, Perpres ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan operasional, serta keadilan ekonomi bagi seluruh ekosistem pertambangan timah di kawasan tersebut.
Perpres 79/2026 bukan sekadar aturan baru, melainkan fondasi kokoh untuk tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan berlandaskan hukum. Regulasi ini secara tegas mengatur kepastian struktur biaya produksi yang berbasis kualitas untuk Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), memastikan kejelasan asal-usul material, serta mendorong sinergi pembinaan antar sektor terkait demi keberlanjutan industri.
Salah satu substansi paling krusial dalam regulasi ini adalah komitmen untuk menjamin keadilan bagi para pelaku penambangan, khususnya melalui Perusahaan Jasa Penambangan (PJP). Perpres ini secara eksplisit menegaskan bahwa struktur biaya produksi harus mencerminkan komponen riil di lapangan, seraya memperhatikan standar kualitas yang berimbang dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun PJP.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Operasi PT Timah Tbk, Handy Geniardi, menegaskan komitmen perusahaan. "Kami akan memastikan tata kelola biaya produksi berjalan secara akuntabel dan selaras dengan upaya peningkatan kualitas operasional secara menyeluruh," ujar Handy, menandakan keseriusan PT Timah dalam mengimplementasikan regulasi baru ini demi masa depan pertambangan timah yang lebih baik.
