Chapnews.id – Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil langkah strategis dengan mulai mengurangi volume ekspor gas bumi ke Singapura. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Sabtu (24/10/2026), di mana pasokan gas sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dialihkan untuk memperkuat ketahanan energi di tanah air.
Keputusan besar ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kini menempatkan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, yang menuntut negara untuk lebih mandiri dan protektif terhadap sumber daya alamnya sendiri.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pengalihan pasokan ini dilakukan secara bertahap. Salah satu langkah konkretnya adalah mengalihkan pasokan gas dari wilayah Natuna ke PLN Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik per hari. Hal ini diharapkan dapat menstabilkan distribusi energi untuk kebutuhan domestik yang kian meningkat.
Kebijakan tegas ini pun menuai respons positif dari berbagai kalangan. Sofyano Zakaria, seorang pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet terkait. Menurutnya, keputusan memangkas ekspor gas ke Singapura adalah langkah politik dan ekonomi yang sangat tepat.
"Negara kita saat ini sedang sangat membutuhkan pasokan gas. Oleh karena itu, kebijakan untuk memangkas ekspor ke Singapura adalah keputusan luar biasa yang patut didukung oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Sofyano dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa praktik ekspor gas yang telah berjalan sejak tahun 2003 perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Pemerintah didorong untuk tidak ragu memangkas atau bahkan menghentikan pasokan ke negara mana pun, selama terdapat klausul dalam perjanjian kerja sama yang memungkinkan hal tersebut dilakukan.
Namun, Sofyano juga memberikan catatan penting bagi pemerintah. Ia menekankan agar gas yang telah ditarik kembali untuk kebutuhan dalam negeri dikelola secara bijak, transparan, dan adil. Ia mengingatkan agar distribusi gas tersebut tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja, melainkan harus menjangkau seluruh sektor yang membutuhkan demi kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk terus mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan energi. Meskipun pengurangan ekspor berpotensi menurunkan nilai pendapatan dari sektor migas, hal tersebut dianggap sebagai pengorbanan yang layak demi menjaga ketahanan energi bangsa dalam jangka panjang.
Secara hukum, langkah pemerintah ini memiliki landasan yang kuat. Kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan gas bumi harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah berkomitmen akan memantau perkembangan pasokan gas tersebut setiap hari.
