Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Sebuah langkah transformatif dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia sedang digulirkan. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan target ambisius. Ia memproyeksikan sekitar 50 juta masyarakat miskin di Tanah Air dapat mulai merasakan manfaat bansos berbasis digital pada awal tahun 2027.
Luhut menjelaskan, sebelum implementasi secara luas, pemerintah akan melakukan uji coba pendistribusian bansos digital pada kuartal pertama tahun 2027. Tahap krusial yang mendahului adalah penataan dan pemadanan data penerima bansos, yang dijadwalkan rampung sepanjang tahun 2026. "Tahun ini kami akan fokus menertibkan seluruh data agar lebih akurat. Selama ini, kami mendapati sekitar 50 hingga 60 persen bantuan seringkali tidak tepat sasaran secara nasional," ungkap Luhut dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (10/9/2026).
Penerima bansos digital ini nantinya akan mencakup masyarakat yang tergolong dalam desil satu hingga lima. Luhut juga menegaskan bahwa peluncuran awal atau ‘roll out’ digitalisasi bansos akan dilaksanakan pada pekan ketiga Oktober 2026. Pada momen tersebut, diharapkan sekitar 80 persen dari proses digitalisasi dan penataan data telah berhasil diselesaikan.
"Arahan dari Presiden kepada saya selaku Ketua Komite adalah untuk mempercepat seluruh proses ini. Kami telah merancang agar pada minggu ketiga bulan Oktober nanti, kita sudah bisa melakukan ‘roll out’. Kami optimis pada saat itu, 80 persen dari pekerjaan ini sudah terselesaikan," terang Luhut, mengutip instruksi langsung dari Kepala Negara.
Selain mempersiapkan infrastruktur sistem digital, pemerintah juga tengah merancang mekanisme penggunaan dana bansos. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan esensial masyarakat. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian kupon digital dengan batasan penggunaan tertentu, guna mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas bantuan yang disalurkan.
