Chapnews – Nasional – Kebijakan mengejutkan diambil oleh Pemerintah Kota Makassar. Seluruh siswa mulai jenjang PAUD hingga SMP diwajibkan menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring selama sepekan penuh, terhitung mulai 12 hingga 19 September 2026. Langkah drastis ini dipicu oleh antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang melumpuhkan sejumlah ruas jalan di kota tersebut.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atau akrab disapa Appi, menyatakan bahwa instruksi PJJ ini merupakan respons cepat pemerintah kota terhadap kondisi antrean BBM yang tak kunjung usai. "Saya sudah instruksikan Kadis Pendidikan untuk mengeluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, berlaku mulai besok," ujar Appi pada Sabtu (12/9), seperti dikutip dari chapnews.id.
Appi menjelaskan, pemberlakuan sekolah daring ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat, khususnya pada jam-jam sibuk sekolah, yang memperparah kemacetan akibat antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). "Langkah ini adalah bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap aspirasi masyarakat, terutama orang tua murid yang merasakan dampak antrean BBM," tambahnya.
Dengan PJJ, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa bepergian dari rumah menuju sekolah, sehingga diharapkan dapat menekan penggunaan BBM harian dan mengurai kepadatan lalu lintas. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM di Makassar, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat penting dan mendesak.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Sales Area Manager Retail Sulselbar, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, memberikan penjelasan terkait fenomena antrean ini. Menurut Rainier, antrean panjang yang terjadi dalam dua hingga tiga bulan terakhir disebabkan oleh peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik yang signifikan.
Rainier menegaskan bahwa kondisi ini bukan indikasi kekurangan stok. "Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ungkapnya. Ia bahkan menyebut antrean masih terjadi hingga dini hari, sebuah kondisi yang dinilai tidak wajar dan diduga dipengaruhi oleh informasi yang beredar mengenai isu kenaikan harga BBM dan LPG.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pertamina telah menyiapkan beberapa langkah. Antara lain, penambahan jam operasional di beberapa SPBU serta meminta dukungan dari aparat penegak hukum (APH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membantu mengatur antrean kendaraan yang kerap meluber hingga ke luar area SPBU. "Kami butuh support dari pengawasan APH, dari Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU, karena ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," jelas Rainier.
Selain itu, untuk LPG, Pertamina juga telah melakukan penambahan penyaluran di wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, dan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan pasokan aman dan mencukupi.
