Chapnews – Ekonomi – JAKARTA – Kabar baik bagi sektor ketenagakerjaan nasional. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk tahun fiskal 2027. Jumlah yang fantastis, mencapai Rp6,57 triliun, diketok palu dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/9/2026). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut hadir dalam pertemuan krusial tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan keputusan bulat ini. "Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2027 sebesar Rp6,57 triliun," ujar Zaini, seperti dilansir dari laporan chapnews.id. Persetujuan ini menandai langkah penting dalam mendukung program-program strategis Kemnaker di masa mendatang.
Zaini lebih lanjut merinci bahwa anggaran jumbo tersebut akan didistribusikan ke dalam tiga program utama Kemnaker. Alokasi ini mencakup Program Dukungan Manajemen, Program Pembinaan Ketenagakerjaan, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Menyikapi persetujuan anggaran ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sepuluh program prioritas yang akan menjadi fokus utama di tahun 2027. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Beberapa inisiatif kunci yang dipaparkan Menaker Yassierli antara lain adalah program pelatihan vokasi yang menargetkan 51.000 peserta. Selain itu, akan ada program sertifikasi kompetensi yang melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memastikan standar keahlian tenaga kerja. Kemnaker juga berencana menggarap program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula bagi 10.000 individu, serta mengimplementasikan program padat karya di 1.200 titik lokasi di seluruh penjuru negeri, guna menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
