Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi penggeledahan di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis sore. Aksi tersebut terkait dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon. Namun, di tengah hiruk-pikuk penggeledahan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dilaporkan tidak berada di lokasi, menimbulkan tanda tanya besar mengenai keberadaannya.
Pantauan chapnews.id di lokasi, Jakarta, menunjukkan aktivitas di gedung kementerian tetap berjalan normal. Pegawai terlihat lalu-lalang seperti biasa, meskipun penjagaan ketat oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) tampak di sekitar area. Para jurnalis hanya diperkenankan memantau dari lobi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, area utama tempat penyidik KPK bekerja. Seorang pegawai kementerian yang enggan disebut namanya mengonfirmasi ketidakhadiran Nusron Wahid. Informasi serupa juga diperkuat oleh salah satu penyidik KPK yang singkat menjawab, "Tidak ada," saat dikonfirmasi.
Ketidakhadiran Menteri Nusron menjadi sorotan, terutama setelah KPK dalam konferensi pers sebelumnya, Selasa (15/9) malam, menyebutkan bahwa empat dari delapan tersangka yang terlibat dalam kasus suap ini diduga merupakan orang kepercayaan sang menteri. Keempat individu yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Nusron Wahid tersebut adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Kasus ini berpusat pada dugaan praktik suap dan penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Selain keempat nama tersebut, KPK juga telah menahan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk; Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN; serta Rizal Pahlefi, seorang pihak swasta. Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi diidentifikasi sebagai pihak pemberi suap, sementara Sontang, Erwin, Lampri, Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry diduga sebagai penerima atau fasilitator. Kedelapan tersangka ini telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung hingga 4 Oktober 2024.
Para tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP. Sementara itu, pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 606 ayat (2) UU KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP. Penyelidikan kasus ini masih terus bergulir untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut.
