Chapnews.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengambil langkah besar dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan jalur sepeda di berbagai ruas jalan ibu kota. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung transportasi ramah lingkungan tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa rencana perubahan ini mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari penggantian marka pembatas hingga penyesuaian lebar jalur. Salah satu poin krusial yang akan diubah adalah penggunaan pembatas jalan. Jika sebelumnya banyak menggunakan stickcone, ke depannya pemerintah berencana beralih menggunakan paku marka jalan.
Menurut Budi, transisi dari stickcone ke paku marka jalan didasarkan pada pertimbangan aspek keselamatan, estetika, kemudahan dalam perawatan, hingga nilai ekonomis jangka panjang. Selain itu, penggunaan planterbox atau pot tanaman sebagai pembatas jalur sepeda di kawasan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin juga masuk dalam radar evaluasi. Desain dan lebar planterbox tersebut akan ditata ulang agar lebih selaras dengan pembagian lajur lalu lintas, guna menjamin ketertiban dan keamanan pengguna jalan.
Lebih lanjut, Dishub DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian ruang jalan. Lebar jalur sepeda yang sudah ada akan disesuaikan dan diseragamkan dengan mekanisme pembagian lajur yang proporsional. Tak hanya soal fisik pembatas, aspek kenyamanan permukaan jalan juga menjadi prioritas. Perbaikan pada permukaan jalur sepeda serta penanganan manhole (penutup lubang got) yang seringkali membahayakan pesepeda akan menjadi agenda rutin dalam pemeliharaan infrastruktur tersebut.
Meskipun rencana perubahan ini memicu diskusi, Pemprov DKI menegaskan bahwa keberadaan jalur sepeda di Jakarta akan tetap dipertahankan. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas pekerja bersepeda, Bike To Work (B2W) Indonesia.
Ketua Umum B2W Indonesia, Hendro Subroto, menyatakan apresiasinya atas keputusan pemerintah untuk tidak menghapus jalur sepeda. Menurutnya, hal ini merupakan sinyal positif bagi perkembangan transportasi berkelanjutan di Jakarta. Namun, Hendro memberikan catatan penting agar setiap perubahan infrastruktur harus mengutamakan keselamatan nyawa pesepeda di atas segalanya.
Ia juga mengusulkan agar rencana penyesuaian lebar jalur sepeda tidak dilakukan secara seragam di seluruh wilayah, melainkan melalui uji coba di lapangan. Hal ini penting untuk melihat kondisi nyata kepadatan lalu lintas di tiap ruas jalan. Hendro menekankan bahwa pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap lubang atau kerusakan jalan harus menjadi agenda wajib agar tidak ada lagi kecelakaan fatal yang menimpa pesepeda akibat infrastruktur yang tidak layak.
