Chapnews.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada pada jalur yang kredibel. Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap rupiah yang dikelola negara benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang melibatkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026). Dalam pertemuan strategis tersebut, fokus utama pemerintah adalah menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan mendesak rakyat, mulai dari perlindungan sosial hingga pembangunan infrastruktur yang masif.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil Nazara melaporkan perkembangan terbaru mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran tersebut telah rampung dan telah mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa proses RAPBN 2027 telah selesai. Sidang paripurna berjalan dengan sangat lancar, dan dukungan dari pihak DPR sangat konkret serta jelas bagi keberlanjutan program pemerintah," ungkap Suahasil saat memberikan keterangan kepada media usai rapat.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, pemerintah telah memetakan proyeksi keuangan negara untuk tahun 2027 dengan angka yang cukup signifikan. Pendapatan negara ditargetkan mampu menembus angka di atas Rp3.400 triliun. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, belanja negara diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp4.100 triliun. Angka belanja yang lebih besar dari pendapatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan ekspansi pembangunan dan penguatan jaring pengaman sosial.
Selain membahas rencana jangka panjang melalui APBN 2027, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada stabilitas ekonomi jangka pendek. Suahasil menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat berbagai skema bantuan sosial guna menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus mengenai prinsip efisiensi. Presiden menekankan bahwa efisiensi bukan berarti memotong anggaran secara sembarangan, melainkan melakukan penghematan yang terukur dan tepat sasaran.
"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, yakni menjaga agar APBN tetap kredibel. Efisiensi harus dilakukan secara terukur agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat, program perlindungan sosial, serta percepatan pembangunan infrastruktur," tambah Suahasil.
Dengan adanya arahan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa APBN tidak hanya menjadi sekadar angka dalam dokumen negara, tetapi menjadi instrumen nyata yang mampu melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional yang inklusif. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, Kabinet Merah Putih optimis dapat mewujudkan target kesejahteraan yang telah dicanangkan.
