Chapnews.id – Kabar buruk bagi para pekerja ketika sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, muncul kekhawatiran besar mengenai nasib upah dan hak-hak finansial yang seharusnya diterima oleh para buruh. Namun, hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan khusus bagi para pekerja dalam situasi krisis seperti ini.
Dalam kondisi perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan, terdapat aturan main yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima sisa aset perusahaan terlebih dahulu. Menariknya, hak para pekerja ternyata memiliki posisi yang sangat kuat, bahkan harus didahulukan dibandingkan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau kreditur lainnya yang memegang jaminan kebendaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pekerja memiliki kedudukan hukum yang istimewa. Dalam istilah hukum, posisi ini disebut sebagai hak preferen. Artinya, dalam urutan pelunasan utang, gaji pekerja harus berada di barisan paling depan.
Saat sebuah perusahaan dinyatakan pailit, tugas untuk mengelola, menginventarisasi, hingga menjual aset perusahaan akan diserahkan kepada kurator. Kurator inilah yang bertanggung jawab membereskan seluruh harta perusahaan guna memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Namun, Indah menekankan bahwa kurator tidak boleh sembarangan dalam membagi hasil penjualan aset tersebut.
"Dalam hukum kepailitan di Indonesia, hak-hak pekerja atau buruh memiliki kedudukan istimewa atau preferen dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ungkap Indah saat memberikan keterangan kepada media.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua hak pekerja memiliki tingkatan prioritas yang sama. Indah memberikan catatan penting bahwa terdapat perbedaan urutan pembayaran antara upah pokok yang belum dibayarkan dengan hak-hak lainnya. Upah yang tertunggak merupakan prioritas tertinggi yang harus segera dilunasi.
Di sisi lain, hak-hak lain seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak lainnya memiliki urutan prioritas yang berbeda dalam skema pembagian aset. Hal ini sering kali menjadi titik krusial dalam proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di pengadilan niaga.
Landasan hukum yang menjamin perlindungan ini sangat kuat, yakni diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aturan ini menjadi tameng bagi para buruh agar tidak kehilangan hak dasar mereka saat perusahaan tempat mereka mengabdi mengalami kegagalan finansial.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para pekerja tidak perlu merasa cemas secara berlebihan jika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kesulitan keuangan, karena hukum telah memposisikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama di atas kepentingan kreditur perbankan.
