Chapnews.id – Menjelang lonjakan arus mudik dan libur panjang Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah preventif besar-besaran. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin keamanan seluruh warga negara yang akan melakukan perjalanan lintas moda dengan memperketat pengawasan keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Langkah ini dilakukan melalui rangkaian pemeriksaan kelaikan sarana transportasi atau yang dikenal dengan istilah ramp check. Pengawasan ini tidak hanya menyasar satu sektor, melainkan mencakup seluruh lini transportasi mulai dari darat, laut, udara, hingga kereta api. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan selama masa puncak mobilitas masyarakat.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa instruksi pengawasan intensif telah diberikan kepada seluruh jajaran di bawah Kemenhub. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap armada yang digunakan masyarakat telah memenuhi standar keselamatan yang ketat dan benar-benar laik untuk beroperasi di lapangan.
"Prioritas kami adalah memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi. Oleh karena itu, pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali," ujar Dudy dalam pernyataan resminya yang dikutip dari laporan chapnews.id.
Pada sektor transportasi laut, skala pemeriksaan terlihat sangat masif. Kemenhub telah menjadwalkan uji kelaiklautan terhadap sedikitnya 2.140 kapal di seluruh wilayah Indonesia. Proses pemeriksaan ini direncanakan berlangsung sepanjang bulan November 2026, dengan melibatkan 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai titik strategis.
Rincian armada laut yang akan diperiksa meliputi 511 kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro penumpang, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 123 kapal cepat, 162 kapal tradisional, hingga 821 kapal wisata. Pemeriksaan ini tidak hanya melihat kondisi fisik kapal, tetapi juga mencakup aspek pengawakan, manajemen keamanan, kesehatan penumpang, hingga pencegahan pencemaran lingkungan laut. Khusus untuk kapal wisata, pemeriksaan ketat akan menjadi syarat mutlak sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan.
Beralih ke sektor penerbangan, pengawasan juga dilakukan secara ekstra ketat. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyusun jadwal ramp inspection di 20 bandar udara utama. Pengawasan ini akan dibagi ke dalam tiga fase penting yang dimulai sejak 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan inspeksi kesiapan keselamatan pada 223 bandara di seluruh Indonesia. Sebanyak 12 bandara akan berada di bawah pengawasan langsung Direktorat Bandar Udara, sementara 211 bandara lainnya akan diawasi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara setempat. Fokus inspeksi meliputi area pergerakan pesawat, fasilitas navigasi visual, sistem kelistrikan, hingga kesiapan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan (PKP-PK) guna memastikan respons cepat jika terjadi keadaan darurat.
