Chapnews.id – Pemerintah secara resmi mengumumkan langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi. Melalui kebijakan relaksasi yang progresif, pemerintah menyiapkan skema bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar nol persen bagi para debitur di wilayah terdampak.
Langkah nyata ini merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan bunga nol persen ini direncanakan akan mulai berlaku secara penuh pada tahun 2027. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan ruang bernapas bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di NTT agar dapat memulihkan kondisi ekonomi mereka pascabencana.
"Suku bunga margin untuk KUR di wilayah NTT akan ditetapkan sebesar 0 persen pada tahun 2027 mendatang," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.
Namun, Airlangga juga memberikan penjelasan bahwa pemberian keringanan ini tidak bersifat permanen selamanya, melainkan akan diterapkan secara bertahap. Setelah masyarakat menikmati fasilitas bunga nol persen selama tahun 2027, pemerintah telah menyusun rencana transisi. Pada tahun 2028, suku bunga margin bagi para debitur terdampak akan disesuaikan secara perlahan menjadi sebesar 3 persen. Skema bertahap ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan debitur sambil tetap memastikan keberlanjutan program kredit.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa selain keringanan bunga, pemerintah juga menyiapkan fasilitas restrukturisasi kredit. Fasilitas ini diberikan untuk membantu debitur mengatur kembali kewajiban pembayaran mereka agar tidak terbebani oleh tunggakan.
Friderica mengungkapkan bahwa masa restrukturisasi ini dapat berlangsung hingga durasi maksimal tiga tahun. Kebijakan khusus ini tidak berlaku di seluruh wilayah, melainkan difokuskan pada delapan kabupaten yang menjadi titik terdampak gempa di NTT.
Adapun delapan wilayah yang masuk dalam cakupan kebijakan ini meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.
Lebih lanjut, OJK merinci bahwa skema perlakuan khusus ini memiliki aturan main yang jelas untuk melindungi debitur. Salah satu poin utamanya adalah penilaian kualitas kredit. Untuk plafon pembiayaan hingga Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit hanya akan didasarkan pada ketepatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Hal ini bertujuan agar catatan kredit masyarakat tetap terjaga dengan baik meskipun mereka sedang dalam masa pemulihan ekonomi akibat bencana alam.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap roda perekonomian di NTT dapat kembali berputar lebih cepat dan masyarakat terdampak dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat bencana yang menimpa wilayah tersebut. Informasi lengkap mengenai teknis pengajuan dapat dipantau melalui lembaga keuangan terkait.
