Chapnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan langkah strategis besar dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional. Lembaga pengawas keuangan tersebut tengah menyiapkan dua regulasi baru guna menyambut operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Januari 2027 mendatang.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa transisi pengawasan komoditas strategis di Indonesia berjalan mulus dan memiliki landasan hukum yang kuat. Dua aturan utama yang tengah disiapkan adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026.
Dalam POJK Nomor 15 Tahun 2026, OJK akan mengatur mengenai mekanisme penahapan peralihan tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi. Proses ini melibatkan perpindahan tanggung jawab dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke tangan OJK. Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 akan secara khusus mengatur mengenai teknis penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis itu sendiri.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menegaskan bahwa penguatan regulasi ini bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan komoditas nasional yang teratur, wajar, transparan, efisien, serta memiliki integritas tinggi.
Sarjito menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar global. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa kekayaan tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak dikelola dengan sistem yang mumpuni.
"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," tegas Sarjito dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran bursa ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan adanya mekanisme pembentukan harga yang transparan dan kredibel, para pelaku pasar dapat bertransaksi dengan lebih percaya diri. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional serta memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Melalui pembentukan BMKS, pemerintah ingin memastikan bahwa harga komoditas strategis tidak lagi ditentukan secara liar, melainkan melalui mekanisme pasar yang sehat di bawah pengawasan otoritas yang kompeten. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan alam Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih terukur terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
