Chapnews.id – Dunia politik tanah air dikejutkan dengan keputusan mengejutkan dari Gibran Rakabuming Raka. Mantan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut secara resmi telah melayangkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Langkah ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, tidak hanya mengenai alasan di balik pengunduran dirinya, tetapi juga mengenai hak-hak finansial yang akan ia terima setelah tidak lagi menjabat.
Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana status kesejahteraan seorang mantan wakil presiden yang berhenti dari jabatannya. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun Gibran tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan, ia tetap memiliki hak atas tunjangan dan uang pensiun yang akan diterima seumur hidup. Hal ini bukan merupakan sebuah privilese yang diberikan secara sembarangan, melainkan hak konstitusional yang telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan.
Landasan hukum yang menjamin hak keuangan mantan pemimpin negara ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status "dengan hormat" inilah yang menjadi kunci utama bagi Gibran untuk tetap mendapatkan fasilitas pensiun.
Secara lebih spesifik, Pasal 6 Ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun. Tidak hanya sekadar uang bulanan biasa, besaran nominal yang diterima pun sangat signifikan. Merujuk pada Pasal 6 Ayat (2), besarnya pensiun pokok yang akan diterima adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Untuk memahami seberapa besar angka yang akan mengalir ke rekening Gibran setiap bulannya, kita perlu menilik struktur gaji pejabat negara. Berdasarkan ketentuan yang ada, gaji pokok seorang Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Sebagai referensi, gaji pokok tertinggi tersebut saat ini diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, hingga Mahkamah Agung (MA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Dengan demikian, meskipun Gibran Rakabuming Raka telah resmi melepaskan jabatan eksekutifnya, ia tetap akan menikmati jaminan finansial yang stabil sebagai bentuk penghargaan negara atas masa pengabdiannya. Hal ini memastikan bahwa mantan pejabat tinggi negara tetap memiliki standar hidup yang layak setelah masa tugas mereka berakhir. Melansir informasi dari chapnews.id, dinamika politik ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan proses transisi kepemimpinan di Indonesia.
