Chapnews.id – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 mulai memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan sikap tegas dengan mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas keputusan pemerintah provinsi yang menetapkan angka upah yang dinilai tidak layak bagi para pekerja di ibu kota.
Ketegangan ini bermula dari penetapan nilai UMP DKI Jakarta 2027 yang dipatok sebesar Rp6.136.000. Angka tersebut dianggap jauh dari harapan para buruh yang selama ini memperjuangkan kesejahteraan yang lebih konkret. Pihak serikat pekerja menilai, kenaikan yang diberikan tidak sebanding dengan laju inflasi dan melonjaknya biaya hidup di Jakarta yang kian mencekik.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Sebelum melangkah ke meja hijau, KSPI berencana untuk melayangkan surat keberatan secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta. Namun, jika aspirasi tersebut diabaikan dan tidak ada langkah revisi dari pemerintah daerah, maka gugatan ke PTUN akan menjadi jalan terakhir yang ditempuh.
"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak dengan keras penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 yang hanya sebesar Rp6.136.000," tegas Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dalam tuntutannya, kelompok buruh mendesak agar Gubernur DKI Jakarta melakukan revisi terhadap angka tersebut. Mereka mengusulkan agar UMP 2027 dinaikkan menjadi Rp6.210.000. Angka ini bukan sekadar angka sembarangan, melainkan hasil usulan resmi dari unsur buruh yang sebelumnya telah disampaikan melalui Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Said Iqbal menjelaskan bahwa kenaikan upah yang hanya berkisar Rp407.000 dari tahun sebelumnya tidak akan mampu mendongkrak daya beli pekerja. Di tengah gempuran harga kebutuhan pokok dan biaya tempat tinggal yang tinggi, kenaikan tipis tersebut dianggap hanya menjadi formalitas belaka. Menurutnya, penetapan upah seharusnya didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang nyata, bukan sekadar hasil kompromi politik antara kelompok buruh dan pengusaha.
Lebih lanjut, Iqbal juga memberikan peringatan mengenai potensi ketimpangan upah antarwilayah di sekitar Jakarta. Ia menyoroti bahwa jika tren kenaikan upah di wilayah penyangga seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang mencapai angka 7 hingga 8 persen, maka upah di daerah-daerah tersebut berisiko melampaui upah di Jakarta. Kondisi ini, menurutnya, sangat ironis mengingat Jakarta adalah pusat ekonomi nasional.
Kini, publik menanti bagaimana respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi ancaman gugatan ini. Apakah pemerintah akan membuka ruang dialog baru untuk merevisi angka tersebut, atau justru tetap pada pendirian awal yang berisiko memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari kalangan buruh. Melansir informasi dari chapnews.id, situasi ini menjadi ujian bagi stabilitas ekonomi dan sosial di ibu kota menjelang tahun 2027.

