Ads - After Header

Buruh Tolak UMP Jakarta 2027

Ahmad Dewatara

Chapnews.id – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 mulai memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh secara tegas menyatakan keberatan atas angka Rp6.136.000 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagi kelompok pekerja, angka tersebut dinilai jauh dari kata layak untuk menyambung hidup di ibu kota.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diterima begitu saja. Ia mendesak agar Gubernur DKI Jakarta segera melakukan revisi terhadap angka tersebut. Pihak buruh menuntut agar upah minimum dinaikkan menjadi Rp6.210.000, sesuai dengan angka yang sebelumnya telah diusulkan oleh unsur buruh dalam rapat Dewan Pengupahan.

Buruh Tolak UMP Jakarta 2027
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Dalam keterangan resminya pada Jumat (20/11/2026), Said Iqbal menekankan bahwa kenaikan yang hanya berkisar di angka Rp407.000 tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan pekerja. Menurutnya, kenaikan tersebut tidak sebanding dengan lonjakan biaya hidup yang terus merangkak naik di Jakarta. Ia menegaskan bahwa penentuan upah seharusnya didasarkan pada kemampuan nyata pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekadar angka hasil kompromi politik atau administratif.

"Upah adalah salah satu instrumen krusial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jika upah tidak memadai, maka roda ekonomi juga akan melambat," ujar Said Iqbal dalam pernyataan tertulisnya.

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa penguatan daya beli masyarakat memerlukan sinergi dari berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini mencakup kenaikan upah yang adil, jaminan sosial yang kuat, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok di pasar. Perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah ini bukan sekadar urusan perut semata, melainkan upaya menjaga stabilitas konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan menjaga aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan.

Menariknya, Said Iqbal juga menyoroti fenomena sosial di mana sebagian masyarakat justru mengkritik aksi demonstrasi buruh. Ia menyayangkan sikap warga yang mengeluhkan penurunan daya beli, namun justru memprotes aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para pekerja.

Ia memberikan sebuah pertanyaan retoris untuk menyentil logika masyarakat tersebut. "Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas selama satu hari, itu pun hanya beberapa jam kemacetan, atau membiarkan daya beli dan kemiskinan terus merosot sepanjang tahun?" tegasnya.

Pihak buruh menilai bahwa besaran UMP yang ditetapkan saat ini belum mampu memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mengubah sudut pandang dalam mengambil kebijakan. Pemenuhan kebutuhan hidup dasar dan upaya pemulihan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap perhitungan kenaikan upah minimum, bukan sekadar mengejar angka statistik semata.

Also Read

Bagikan:

Ahmad Dewatara

kontributor di ChapNews yang berfokus pada liputan dan analisis Olahraga. Ia secara rutin menyajikan berita terkini, ulasan pertandingan, dan spekulasi transfer di dunia sepak bola global maupun nasional, memberikan pandangan yang tajam bagi para penggemar olahraga.

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer