Agung Laksono Tantang Pemerintah Akhiri Dualisme PMI!

Chapnews – Nasional – Palang Merah Indonesia (PMI) kubu Agung Laksono resmi melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat periode 2024-2029 di Hotel Sultan, Jakarta. Pelantikan ini berlangsung di tengah polemik dualisme kepemimpinan PMI antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla. Prosesi diawali penyerahan bendera pusaka kepada Agung Laksono, yang kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan para pengurus baru.

Heboh! Ribuan Hektare di Jakarta Tak Bergema Azan?

Modus Mengejutkan! Mesin Cetak Uang Palsu di Kampus UIN Makassar

Agung Laksono menegaskan, dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar kubu pendukungnya, ia memperoleh suara lebih dari 20 persen dari total utusan yang hadir, yakni lebih dari 138 suara dari sekitar 440 utusan. Ia berharap pemerintah bersikap bijak dan segera mengakhiri dualisme ini. "Ini organisasi milik bangsa Indonesia, diakui dunia, dan harus dijaga sebaik-baiknya," tegas Agung Laksono kepada chapnews.id.

Agung Laksono Tantang Pemerintah Akhiri Dualisme PMI! — Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Menanggapi isu Jusuf Kalla yang disebut mencari dukungan ke Istana, Agung Laksono menanggapi santai. Ia yakin pemerintah akan mengambil keputusan yang bijaksana dan berharap penyelesaian konflik ini dapat segera tercapai. "Semua ingin cepat selesai, termasuk saya," tambahnya.

Dualisme PMI mencuat setelah Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dalam Munas XXII, dengan dukungan lebih dari 50 persen suara. Namun, Agung Laksono juga mengklaim kemenangan berdasarkan AD/ART PMI, dengan perolehan suara lebih dari 20 persen (240 dari 392 anggota yang hadir).

Berikut susunan pengurus pusat PMI 2024-2029 versi Agung Laksono:

Pengurus Pusat:

Pelindung: Presiden Republik Indonesia
Ketua Umum: Agung Laksono
Wakil Ketua Umum: Muhammad Muas
(dan selanjutnya daftar pengurus lainnya seperti pada artikel asli)

Dewan Kehormatan:

(dan selanjutnya daftar dewan kehormatan seperti pada artikel asli)

Agung Laksono secara terang-terangan menantang pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas guna menyelesaikan dualisme kepemimpinan PMI yang berkepanjangan ini. Pernyataan ini tentu akan semakin memanaskan situasi dan menarik perhatian publik terhadap polemik organisasi kemanusiaan tersebut.