Chapnews – Nasional – Dugaan penggunaan jet pribadi oleh KPU dalam Pemilu 2024 telah dilaporkan ke KPK. Mantan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, buka suara terkait polemik ini. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (16/5) malam, Hasyim menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Ia menekankan, waktu kampanye yang singkat, hanya 75 hari, jauh berbeda dengan Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari, menjadi faktor utama.
"Waktu yang mepet berpengaruh pada proses cetak dan distribusi logistik," ujar Hasyim. Oleh karena itu, KPU mengambil langkah strategis untuk memastikan distribusi logistik tepat waktu. Penyewaan jet pribadi, menurutnya, merupakan pilihan untuk mengatasi keterbatasan waktu dan rute penerbangan komersial, terutama ke daerah terpencil dan daerah dengan jumlah pemilih besar. "Ini untuk membedakan dengan pesawat komersial, yang memiliki keterbatasan jam dan rute," tambahnya.
Hasyim menegaskan bahwa penggunaan jet pribadi telah dianggarkan dan tercantum dalam rencana kerja anggaran KPU. Ia menyebut nilai kontrak awal sekitar Rp65 miliar, namun setelah adendum, yang dibayarkan hanya sekitar Rp46 miliar karena pesawat tidak digunakan sepenuhnya. Lebih lanjut, ia mengklaim penggunaan jet pribadi justru menghasilkan efisiensi sekitar Rp380 miliar untuk biaya cetak dan distribusi surat suara.
Namun, perlu ditekankan bahwa menurut Hasyim, jet pribadi tersebut digunakan bukan untuk mendistribusikan logistik, melainkan untuk memonitor proses distribusi. "Untuk monitoring distribusi logistik, bukan mengirim logistik," tegasnya.
Sebelumnya, laporan penggunaan jet pribadi oleh KPU telah disampaikan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi yang terdiri dari Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia. Kasus ini kini tengah menjadi sorotan publik dan menunggu proses penyelidikan lebih lanjut dari KPK.
