Chapnews – Nasional – YLKI menyatakan konsumen Ayam Goreng Widuran berhak menuntut ganti rugi akibat polemik kehalalan produknya. Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, menjelaskan hal ini dapat dilakukan jika rumah makan terbukti memberikan informasi yang menyesatkan terkait kehalalan produk yang disajikan. "Konsumen berhak menuntut ganti rugi jika pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kehalalan produknya," tegas Rio kepada chapnews.id, Selasa (27/5).
Menurut Rio, manajemen Ayam Goreng Widuran terancam hukuman pidana penjara hingga 5 tahun berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 UU tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan produksi halal jika mencantumkan label halal. "Pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 dapat dijerat pidana 5 tahun atau denda Rp2 miliar sesuai Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999," lanjutnya.
YLKI membuka pintu bagi konsumen yang ingin mengajukan aduan terkait kasus ini. "Kami siap menerima aduan dari konsumen," ujar Rio.
Kasus Ayam Goreng Widuran Solo yang telah berdiri sejak 1973 ini mencuat setelah terungkap penggunaan minyak babi dalam menu kremesan ayam gorengnya. Setelah ramai di media sosial, restoran tersebut telah mencantumkan label ‘Non Halal’ di Instagram dan Google Review serta menyampaikan permohonan maaf. Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto, bahkan telah menutup sementara warung tersebut agar pemiliknya mengajukan sertifikasi halal guna menjaga kerukunan umat dan perlindungan konsumen. Meskipun memiliki sejarah panjang di kuliner Solo, penutupan sementara ini dinilai perlu untuk memastikan kehalalan produknya.
