Chapnews – Ekonomi – Usulan penurunan luas rumah subsidi dari 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi, yang tertuang dalam draf Keputusan Menteri (Kepmen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menimbulkan polemik. Draf Kepmen tersebut mengatur batasan luas tanah, luas lantai, dan harga jual rumah subsidi, termasuk besaran subsidi uang muka. Lalu, apa saja fakta di balik rencana kontroversial ini?
-
Luas Berkurang, Harga Tetap: Rumah tapak umum saat ini memiliki luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi, sementara luas lantai minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Draf Kepmen PKP mengusulkan perubahan menjadi luas tanah minimal 25 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi, serta luas lantai minimal 18 meter persegi dan maksimal 35 meter persegi. Yang mengejutkan, harga jual rumah subsidi tetap mengacu pada harga tahun 2024, yang bervariasi antar-wilayah, mulai dari Rp166 juta hingga Rp240 juta.
-
Kelayakan Hunian Terancam? Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW), menyoroti potensi ancaman terhadap kelayakan hunian akibat regulasi baru ini. Ia menilai, kebijakan ini berpotensi mendorong pengembang membangun rumah yang lebih kecil dan lebih dekat ke pusat kota untuk menekan biaya, namun berisiko menimbulkan masalah sosial dan kualitas hunian di masa mendatang. Pertanyaannya, apakah pasar akan menerima rumah sekecil itu?
-
Respon Menteri PKP: Menanggapi pro-kontra yang muncul, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa hal tersebut wajar dan menekankan bahwa tujuan utama aturan ini adalah agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses rumah subsidi tanpa merugikan konsumen. Ia juga membuka ruang bagi masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan kebijakan.
Rencana ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseimbangan antara keterjangkauan dan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah pengurangan luas rumah subsidi ini akan berdampak positif atau justru menimbulkan masalah baru? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
