Chapnews – Nasional – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayahnya untuk kali ketiga. Keputusan ini diambil menyikapi kondisi di lapangan pasca-banjir dan longsor yang masih memerlukan penanganan serius. Perpanjangan ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 9 hingga 22 Januari 2026.
Pengumuman penting ini disampaikan Mualem dalam sebuah rapat virtual yang dipimpinnya langsung dari ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, berlokasi di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. "Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," tegas Mualem, sebagaimana dikutip dari Antara pada Kamis (8/1).
Langkah strategis ini bukan tanpa dasar. Mualem menjelaskan bahwa keputusan perpanjangan status darurat bencana ini didasarkan pada hasil koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Selain itu, keputusan tersebut juga merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026, yang merekomendasikan perpanjangan status darurat bencana di provinsi tersebut.
Pertimbangan utama di balik perpanjangan ini adalah fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak wilayah yang terisolasi. Selain itu, keterbatasan produksi dan distribusi logistik di sejumlah kabupaten/kota terdampak, serta urgensi percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan, turut menjadi faktor penentu. Mualem berharap, perpanjangan ini akan memastikan proses pembersihan lingkungan, penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang selama ini sulit diakses.
Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi. Tujuannya adalah mempercepat pemulihan Aceh agar fasilitas vital seperti sekolah, pemukiman, fasilitas publik, dan roda perekonomian warga dapat segera bangkit kembali, serta aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," tambah Mualem. Ia juga meminta kepada seluruh kepala daerah di Aceh untuk segera menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026. Dokumen ini akan menjadi panduan krusial untuk pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh yang lebih baik dan berketahanan di masa depan.
Mengakhiri pernyataannya, Mualem menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak bencana. "Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya," pungkas Mualem, menggarisbawahi komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menghadapi krisis ini. (Sumber: chapnews.id)
