Chapnews – Ekonomi – Industri properti tengah terpuruk dalam lima tahun terakhir. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari, mendesak pemerintah memberikan amnesti pajak kepada pengembang yang mengalami kredit macet. Usulan ini disampaikan Akbar dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta.
Akbar menjelaskan, penurunan daya beli masyarakat menjadi kendala utama sektor properti. Minimnya permintaan berujung pada kredit macet di perbankan bagi banyak pengembang. "Lima tahun terakhir, pengembang properti menghadapi kendala karena daya beli masyarakat menurun. Permintaan lesu, akhirnya banyak yang masuk daftar kredit macet," ungkap Akbar.
Namun, Akbar menekankan perbedaan kredit macet sektor properti dengan kredit konsumtif. Ia meminta pemerintah memperlakukan kredit macet pengembang berbeda, mengingat sektor properti berperan krusial bagi perekonomian nasional.
"Kredit macet untuk beli mobil atau rumah pribadi tentu berbeda dengan kredit macet pengembang yang terdampak ekonomi makro. Saya berharap Menteri PKP menyampaikan usulan amnesti atau kemudahan kredit kepada Presiden agar pengembang bisa kembali mengakses program kredit pemerintah," tegas Akbar. Ia pun meminta Menteri PKP untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan hal ini kepada Presiden.
