Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi sorotan tajam publik menyusul kritik pedas terkait minimnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Purbaya menolak disalahkan sepenuhnya, justru mendesak pemerintah daerah untuk segera membenahi cara belanja serta meningkatkan penyerapan anggaran jika ingin mendapatkan penambahan dana.
Isu minimnya anggaran yang digelontorkan ke daerah telah menjadi perbincangan hangat, terutama setelah serangkaian pemotongan anggaran yang dikeluhkan banyak pihak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai wilayah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Purbaya memberikan penjelasan lugas mengenai posisinya terkait TKD. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran tersebut bukanlah sepenuhnya keputusannya.
"Mengapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong," ujar Purbaya, seperti dikutip dari chapnews.id. Ia melanjutkan, "Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50-70%, mana bisa hidup di daerah?" Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Purbaya memahami betul dampak serius dari pemotongan tersebut, namun sekaligus menegaskan bahwa akar masalahnya berawal sebelum ia menjabat di Kemenkeu.
Purbaya lebih lanjut menekankan bahwa efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama. Menurutnya, tanpa adanya perbaikan fundamental dalam pola belanja dan optimalisasi penyerapan anggaran, penambahan alokasi TKD tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengelola keuangan mereka secara lebih bijak dan transparan.
