Chapnews.id – Kondisi operasional di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kini tengah menjadi sorotan tajam. Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait fenomena antrean kendaraan yang mencapai panjang hingga 5 kilometer. Masalah ini disinyalir terjadi akibat kendala teknis alamiah, yakni fenomena air laut surut di kawasan Selat Bali yang menghambat proses sandar kapal.
Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menjelaskan bahwa penurunan permukaan air laut secara signifikan berdampak langsung pada efektivitas dermaga. Ketika air laut surut, kapal-kapal mengalami kesulitan untuk bersandar dengan sempurna di dermaga, yang pada akhirnya memicu penumpukan kendaraan di area pelabuhan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan terus menciptakan kemacetan panjang yang merugikan para pengusaha angkutan maupun pengguna jasa penyeberangan.
Kurnia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat situasi ini. Menurutnya, diperlukan langkah konkret berupa rekayasa operasional yang cepat dan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan mampu menyiapkan skema pengaturan lalu lintas yang lebih dinamis serta memastikan infrastruktur pelabuhan siap menghadapi perubahan kondisi alam tersebut.
"Kami telah menyampaikan persoalan serius mengenai lintasan Ketapang-Gilimanuk ini kepada pihak terkait. Perhatian khusus sangat dibutuhkan, terutama mengenai kesiapan dermaga saat air laut sedang surut," ungkap Kurnia kepada awak media, Minggu (15/11/2026).
Sebagai solusi jangka pendek maupun menengah, Organda mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan pelabuhan alternatif guna memecah konsentrasi arus kendaraan. Kurnia menyebutkan bahwa Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan Pelabuhan Padangbai di Bali dapat menjadi pilihan strategis untuk mengurangi beban di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk.
Lebih lanjut, Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan untuk membahas pemanfaatan Pelabuhan Jangkar. Menurut analisis Organda, Pelabuhan Jangkar memiliki potensi besar untuk menjadi jalur alternatif utama, terutama bagi kendaraan yang berasal dari kawasan industri di Jawa Timur.
"Sebenarnya ada opsi lain, yaitu Pelabuhan Jangkar. Kami sudah menyarankan kepada Menteri Perhubungan agar Pelabuhan Jangkar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengalihkan sebagian arus penyeberangan menuju Padangbai," tambahnya.
Pemanfaatan jalur alternatif ini dinilai sangat logis mengingat letak geografisnya. Kendaraan logistik maupun penumpang yang berasal dari wilayah Probolinggo, Pasuruan, hingga Banyuwangi dapat diarahkan melalui Pelabuhan Jangkar. Dengan adanya pembagian arus ini, diharapkan beban kendaraan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada satu lintasan saja, sehingga risiko antrean panjang yang mengganggu distribusi barang dan mobilitas masyarakat dapat diminimalisir.
Melalui langkah rekayasa ini, diharapkan kelancaran arus logistik nasional tetap terjaga meskipun kondisi alam di Selat Bali sedang tidak mendukung. Masyarakat dan pelaku usaha kini menanti kebijakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi kemacetan kronis di gerbang penyeberangan Jawa-Bali tersebut.
