Chapnews – Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkapkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2026 yang menunjukkan disparitas signifikan antar wilayah di Indonesia. Data yang dipaparkan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI ini mengejutkan banyak pihak. Terungkap, setiap penduduk di Pulau Jawa akan menerima Rp5,1 juta dari belanja negara, sementara warga Papua dan Maluku mendapat porsi terbesar, yakni Rp12,5 juta per kapita.
Angka fantastis tersebut berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan untuk mendorong pemerataan pembangunan. Sri Mulyani menjelaskan, perbedaan alokasi ini didasarkan pada potensi, kebutuhan, dan tantangan spesifik masing-masing wilayah. "Coba kita lihat belanja K/L dan TKD kalau kita distribusikan di masing-masing pulau besar. Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, (manfaat belanja RAPBN 2026) Rp5,1 juta per penduduk," ungkap Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa APBN berperan krusial dalam redistribusi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Rincian alokasi per kapita untuk pulau-pulau besar lainnya adalah sebagai berikut: Sumatera (Rp6,5 juta), Kalimantan (Rp8,5 juta), Sulawesi (Rp7,3 juta), Bali-Nusa Tenggara (Rp6,4 juta).
Sri Mulyani menambahkan, anggaran tersebut akan menopang program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Distribusi anggaran yang tidak merata ini memicu beragam reaksi dan diskusi publik terkait strategi pemerataan pembangunan di Indonesia.
