Chapnews – Ekonomi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan usulan tambahan anggaran fantastis, mencapai Rp3,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini tertuang dalam surat Menteri ATR/BPN Nomor B/PR.01.01/858/VI/2025 tertanggal 24 Juni 2025, dan telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (3/9/2025).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut, yakni Rp1,71 triliun, dialokasikan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja pegawai. Namun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp1,9 triliun yang juga diajukan.
Rincian usulan tersebut cukup detail. Rp1,75 triliun ditujukan untuk Program Dukungan Manajemen, Rp1,83 triliun untuk Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Rp33,94 miliar untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Lebih lanjut, Pudji merinci Program Dukungan Manajemen meliputi usulan tambahan anggaran belanja pegawai Rp1,6 triliun, biaya mutasi pegawai Rp53,83 miliar, anggaran Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko Rp9,69 miliar, anggaran Biro Sumber Daya Manusia Rp1,34 miliar, anggaran Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Rp65 miliar, dan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp12,58 miliar. Besarnya angka-angka ini tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait detail penggunaan anggaran tersebut. Apakah usulan ini sudah seefisien mungkin? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan oleh Kementerian ATR/BPN.
